10 Tahun Demokrasi Di Indonesia (Polisi Vs Mahasiswa)
10 tahun sudah sejak reformasi 1998 bergulir, ternyata bangsa ini masih belum belajar banyak tentang “seni” berdemokrasi. Dalam mekanisme penyampaian aspirasinya, ada sebuah imej buruk yang melekat saat terjadi demonstrasi. Ricuh! Yang berdemo membuat situasi berubah menjadi anarkis dengan pengrusakan fasilitas-fasilitas publik, sedangkan yang bertugas mengamankan justru menimpali dengan tindakan represif dan terkesan berlebihan.
Dua kubu permusuhan sedikit-demi sedikit semakin mengerucut, Polisi VS Mahasiswa. Polisi menjadi representasi dari penegakan supremasi hukum, sedangkan Mahasiswa menjadi pihak yang memperjuangkan aspirasi rakyat.
Kepolisian Repubilk Indonesia (Polri) terlibat bentrok dengan Mahasiswa bukan menjadi barang baru. Dalam sejarah pergerakan mahasiswa, mulai dari era 1960-an di era Soekarno, 1998 di Era Soeharto, dan kini di era reformasi, kedua pihak selalu sibuk dengan kebebasan mereka masing-masing. Polisi selalu berdalih menegakkan supremasi hukum saat bertindak represif, sedangkan mahasiswa selalu menjadi aktor yang tidak ingin disentuh otoritasnya. Keduanya disibukkan dengan peran yang mereka lakonkan.
Gelombang demonstrasi yang terjadi diseluruh penjuru tanah air menolak kenaikan harga BBM memang tidak terelakkan. Ketika bangsa ini dihadapkan dengan realitas bahwa daya beli masyarakat rendah dibenturkan dengan kenaikan BBM, demonstrasi merupakan gambaran jelas bahwa ralyat di negeri ini tidak sanggup menanggung semakin mahalnya biaya hidup. Penolakan merupakan hal yang wajar bagi negara demokrasi.
Namun, bangsa ini nampaknya masih belum bisa belajar banyak dari proses demokrasi yang telah berjalan. Waktu 10 tahun ternyata belum cukup untuk membuat bangsa ini belajar tentang etika demokrasi. Bukti nyata dapat kita saksikan dari kasus penyerbuan polisi terhadap mahasiswa UNAS (24/5) lalu yang berakhir dengan bentrokan dan pemukulan aparat terhadap mahasiswa.
Ada dua hal penting yang dapat kita ambil sebagai pelajaran berharga dari kasus ini. Pertama, Polri ternyata tidak belajar dari kasus masa lalu, bahwa penyelesaian masalah dengan kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM tidak dibenarkan. Penyerbuan membabi buta Polisi di kampus UNAS menunjukkan mental represif orde baru masih melekat di aparat penegak hukum di negeri ini. Mahasiswa yang mencoba menyampaikan aspirasi rakyat justru menjadi korban dari tongkat-tongkat polisi.
Sungguh memalukan ketika bangsa ini mencoba bangkit dengan patron demokrasinya, kepolisian justru menunjukkan tontonan khas orde baru dengan mengusik otoritas kampus. Puluhan mahasiswa ditangkap dan hingga kini nasib mereka belum diketahui. Bahkan, sekadar menjenguk mereka pun tidak diperbolehkan.
Sedangkan mahasiswa yang selalu mengatasnamakan rakyat justru tidak berpegang dengan etika saat berdemonstrasi. Menyampaikan aspirasi merupakan tindakan mulia yang patut diapresiasi tinggi. Namun, bila demontrasi yang mereka lakukan justru mengganggu kepentingan rakyat bukankah ini merupakan bentuk dari penambahan kesengsaran rakyat.
Tindakan penyegelan dan pengrusakan fasilitas publik, dan aktivitas lain yang menghambat kepentingan rakyat tidak dapat dibenarkan oleh akal sehat. Dengan pengrusakan yang mereka lakukan, justru dapat menambah masalah baru. Perbaikan fasilitas tentunya membutuhkan biaya dan ini tentunya merugikan.
Saat ini yang perlu direnungkan adalah, mau di mana demokrasi yang kita inginkan ? sejauh kita melangkah bila tidak ada arah yang jelas tentunya akan sangat berbahaya bagi kelangsungan bangsa kita tercinta. Jangan sampi bangsa ini mencoba mengadopsi demokrasi dari negara lain. Namun, lupa saat mengimplementasikan di negeri ini.
Komentar