Lagi-lagi beli tiket kereta di calo. Ya, kira-kira seperti itulah rutinitas yang belakangan menjadi ritual mingguan saya. Sudah setahun terakhir belakangan ini, saya hilir mudik Jakarta-Yogyakarta menggunakan kereta. Dongkol rasanya ketika saya (dan mungkin dialami oleh banyak orang di luar sana), tiap harinya selalu mengalami kesulitan yang sama. Kesulitan itu tidak lain untuk mendapatkan selember tiket jarak jauh kereta ekonomi.
***
Kereta ekonomi, dari namanya mungkin anda sudah bisa membayangkan kereta macam apa yang saya maksud. Layaknya tingkatan kelas di model transportasi yang lain, kelas ekonomi adalah kelas paling bawah, paling buncit. Namanya juga kelas paling bawah, fasilitas yang ditawarkan pun tidak ada yang spesial atau jika tidak mau disebut ala kadarnya. Yang spesial hanyalah harganya yang (menurut saya) kelewat terjangkau.
Bayangkan saja, untuk menempuh perjalanan Jakarta - Yogyakarta, anda cukup menebusnya dengan uang sebesar Rp 35 ribu. Tidak jauh berbeda untuk perjalanan Bandung – Yogyakata, sediakan Rp 24 ribu, maka anda bisa melancong dari kota Paris van Java menuju Kota Pelajar, Yogyakarta. Dengan harga tiket yang relatif murah, sudah selayaknya kereta yang masih disubsidi pemerintah ini selalu menjadi buruan dari para pelanggannya. Apalagi setelah PT KAI menetapkan kebijakan 100 % tempat duduk. Kebijakan yang pada akhirnya berkontribusi pada sulitnya konsumen untuk mengakses kereta kelas ekonomi.
***
Kebijakan ini sebenarnya sudah lama diterapkan. Terhitung sejak 1 oktober 2011 PT KAI menerapkan 100 % tiket tempat duduk untuk semua kelas, tidak terkecuali kelas ekonomi. Itu artinya, tidak ada lagi yang namanya tiket kereta berdiri. Mulai saat ini, tidak akan anda temui pemandangan manusia-manusia yang berdesakan di setiap sela sudut gerbong. Semua mendapatkan tempat duduk masing-masing. Kebijakan yang patut disyukuri karena selain memberi sedikit kenyamanan pada konsumen, PT KAI juga mengurangi kemungkinan maraknya korupsi melalui penjualan tiket-tiket illegal yang bisa dilakukan oleh oknum orang dalam.
Hanya saja, kebijakan baru tidak lantas membawa efek positif saja. Ibarat dua sisi mata uang, selain membawa efek positif, masih tersisa beberapa masalah yang ikut mengemuka. Masalah pertama yang paling mencolok adalah makin maraknya percaloan. Melihat pemandangan calo berkeliaran di dekat loket-loket penjualan tiket bukanlah pemandangan yang asing lagi. Di stasiun lempuyangan misalnya, dari arah seberang jalan anda akan dengan mudah melihat pemandangan calo-calo yang menjual harga dengan harga selangit. Dari pengalaman pribadi saya, mereka akan membuka dari harga Rp 70-85 ribu. Harga yang selalu dianggap wajar oleh mereka mengingat susahnya mendapatkan tiket kereta ekonomi.
Lain halnya dengan pengalaman saya di stasiun pasar senen, Jakarta. Jika calo-calo di Yogyakarta menjajakan tiket dari seberang jalan, calo di Jakarta justru dengan enaknya menawarkan tiket di daerah penjualan tiket resmi. Pemandangan ini tiap hari terjadi dan tidak ada petugas yang menertibkan! Harga yang ditawarkan tidak kalah fantastis. Mereka biasa menjual selembar tiket antara Rp 80-100 ribu! Maka dengan fenomena seperti itu, sudah selayaknya PT KAI dan pihak yang berwajib tidak menutup mata untuk menertibkan para calo-calo itu.
Masalah kedua tidak lain terkait buruknya sistem ticketing. Perbaikan pada sistem ticketing mutlak dibutuhkan. Jika pembatasan pembelian tiket sudah tidak mempan lagi, sudah selayaknya pencocokan identitas pembeli dan tiket ikut di terapkan saat pemeriksaan tiket di gerbong. Saya rasa itulah salah satu cara penyempitan ruang gerak calo-calo yang selama ini mendapatkan kebebasannya. Selain tentunya, penertiban calo-calo dan pemberian sanksi tegas bagi mereka yang tertangkap basah melakukan praktik tak terpuji ini. Jika nantinya masih terus terjadi pembiaran, sudah saatnya kita menggugat pada PT KAI dan pihak berwenang, sampai kapan praktik ini (percaloan) kau biarkan?!
